undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan an…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan kapa…
Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dn Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom…
- Amandemen uu mahkamah agung 2009 - Amandemen uu peradilan agama 2009 - Amandemen uu peradilan umum 2009 - Amandemen peradilan tata usaha negara 2009 - UU pengadilan tindak pidana korupsi 2009 - Amandemen uu perikanan 2009 - UU kesehatan 2009 - UU lalu lintas dan angkutan jalan 2009 - UU kekuasaan kehakiman 2009 - UU pelayanan publik 2009 - UU narkotika 2009 - UU pertambangan minera…
Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 - Amandemen UU Pilkada Gubernur,Bupati,dan Walikota 2016 - Amandemen UU Pemda 2015 - Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Aparatur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU PErlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - dll
Buku ini memuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilengkapi dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2012 tentang monografi desa dan kelurahan;peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusun dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan; peraturan menteri dalam negri nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa;peraturan menteri dala…
Buku ini memuat undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dilengkapi peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan,keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat,keputusan presiden nomor 103 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat,perpres nomor 16 t…
Peranan tekonolog menjai perhatian utama di negar-negara maju dalam mejawab permaslaahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai Negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pednayagunan teknologi dalam sector pr…
Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…