buku ini memuat undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilengkapi dengan undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan international convention on the elimination of all form of rasial discrimination 1965 (konvensi internasional tentang pengapusan segala bentuk diskriminasi rasial,1965) dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi …
Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di NKRI telah menyebabkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secra luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap…
Sehubungan dengan hal tersebut,sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan system peradilan terpadu (integrated justice system),maka pemerintah perlu mensahkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini memuat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentan…
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat,sifatnya telah menjadi lintas batas Negara (interboundary),canggih (sophisticated),terorganisasi (organized),dan beragam (varied),seperti money laundering,illegal,pajak,korupsi,terrorism,penggelapan uang hasil transaksi narkoba,pajak,korupsi,dan lain lain.untuk memberantas kejahatan…
Kondisi dan perbuahan cepat yang diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan ha…
Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …