Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana : Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharu…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-602-8259-21-7

Deskripsi Fisik

129 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ERN s

Hukum Perdagangan Internasional

Hukum yang mengikat Perdagangan Antar Negara Pada Ekspor dan Import Hukum Perdagangan Internasional memuat segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Dalam hal ini, import maupun ekspor diatur di dalamnya dengan melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Kenapa hukum dagang internasional ini penting? Ya karena tidak ada suatu negara yang bisa hidup mandiri tanpa l…

Penerapan Undang-undang Pornografi pada Kasus Ariel Peterpan

Dari putusan kasus video porno Ariel Peterpan ini menarik untuk disimak sekaligus dikaji baik oleh kalangan praktisi hukum, maupun akademisi. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Ariel Peterpanlah yang memb…

Hukum Pidana Ekonomi

Buku ini menguraikan hubungan hokum dan hokum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hokum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini juga menguraikan secara rinci pengertian dari hukum pidana ekonomi, perluasan dalam tindak pidana ekonomi, dan karakteristik dari tindak pidana ekonomi. Buku ini dilengkapi dengan ulasan mengenai berbagai tin…

Hukum Pidana Internasional

Bidang hokum pidana internasional mengalami perkembangan yang luar biasa pesat sejak berakhirnya perang dunia II.diawali dengan pembentukan mahkamah militer internasional di Nurnberg dan Tokyo,secara pasti Negara-negara mulai menyusun jenis kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan kemanusiaan secara umum,sehingga layak dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international …

Ilmu komunikasi : sebuah panduan praktis

“Buat apa belajar komunikasi? Toh, hanya ngomong kan?" “Ya Tuhan, bingung banget. Cara ngomongnya bagaimana ,ya?” “Astaga, padahal sudah persiapan. Tapi begitu naik panggung kok langsung amnesia.” Apakah beberapa kalimat di atas pernah terlintas di pikiran Anda? Jika iya, maka Anda bertemu dengan buku yang tepat. Duduk dulu, buka buku ini, dan kita akan bersama-sama mengenal pros…

Hukum kesehatan : pengantar progam studi sarjana hukum

Materi Yang Dibahas Dalam Buku Ini Meliputi : Bab 1 Pendahuluan Bab Pengantar Hukum Kesehatan Bab Kode Etik Profesi Bab 4transaksi Terapeutik Bab Rumah Sakit Bab 6hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Bab 7informed Consent Dan Rekam Medis Bab 8 Keselamatan Pasien Bab 9kegawatdaruratan Medik Bab 10euthanasia Bab 11malpraktik Medik Dan Kecelakaan Medik Bab 12aborsi Bab 13forensikol…

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da…

Bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1…

Hukum Perizinan

Buku Hukum Perizinan merupakan panduan komprehensif yang menyajikan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan di Indonesia. Pada bab per bab, pembaca akan diarahkan melalui konsep hukum perizinan, peran hukum dalam sistem perizinan, dan penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan studi kasus yang relevan, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, praktisi,…

UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11…

UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2…