Dengan semakin berkembangnya sarana teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat saat ini,diiringi juga semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hokum.hal tersebut juga menyebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang hokum.namun demikian,pada kenyataannya belum seluruh masyarakat memiliki pengetahuan tentang hokum secara nyata. Berangkat dari pemikiran di atas,m…
Mahasiswa baru telah diberikan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Kedua mata kuliah merupakan dasar dan pengantar untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dalam bidang ilmu hukum. PIH mengajarkan terntang pilsafat, teori hukum dan pengertian- pengertian hukum dari beberapa pendapat sarjana (ahli hukum), sedangkan PHI merupakan mata kuliah yang bersifat peng…
Isi Buku Ajar ini berupa kajian bersifat umum tentang pembaharuan atau politik hukum pidana yang disesuaikan dengan materi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) matakuliah Politik Hukum Pidana, antara lain meliputi: (1) Pengertian danRuang Lingkup Politik Hukum Pidana; (2) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana; (3) Pancasila Sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana Indo…
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …
UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…
Buku ini berisikan pokok - pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut LIngkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Bahasan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, …
Angkutan laut mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah,baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas,karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang,mendorong,dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ra…
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…