Buku ini menguraikan mengenai Hukum Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab! Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan, Pengertian,…
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayananbahkan dapat dikatakn bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik. Dengan …
Buku ini membahas tentang topik mulai dari perkenalan akuntansi pemerintahan kemudian tentang sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan desa, ada juga sistem akuntansi keuangan daerah dan bagaimana menyusun laporan keuangan daerah dengan menggabungkan laporan keuangan dinas-dinas dan bendahara daerah. Untuk memperjelas pemahaman, diberikan contoh untuk menghasilkan laporan keuangan dari mulai t…
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentan…
Buku Politik Pemerintahan Desa di Indonesia; Konsep tentang Desa, Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan Desa | Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu itikad baik pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan pada wilayah pedesaan yang selama ini mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah secara kewenangan. Asas otonomi yang diemban oleh pemerintah desa saat ini …
Kepadatan masalah yang muncul dari upaya mencapai tujuan kebijakan desentralisasi tampaknya cukup menjadi ganjalan sehingga memperlama antrian bagi setiap warga masyarkaat lokal dalam meraih kesejahteraan. Kemandirian lokal sebagai ciri utama yang diharapkan tumbuh pasca-kebijakan desentralisasi justru beruabh menjadi ketergantungan daerah terhadpa pemerintah pusat.
fokus perhatian ilmu manajemen pemerintahan yaitu bagaimana mengelola berbagai tindakan atau kebijakan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam konsep, teori dan model-model manajemen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya dalam memberikan pelayanan publik (publik services) yang terbaik bagi warga negaranya.
Setiap kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desanya. Setiap kepemimpinan seorang kepala desa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan sosok yan…