Sehubungan dengan hal tersebut,sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan system peradilan terpadu (integrated justice system),maka pemerintah perlu mensahkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini memuat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentan…
Industry perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.stabilitas industry perbankan dimagsud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan,sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap …
UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementrian negara. Di samping itu, juga diatur persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian y…
UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
Angkutan laut mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah,baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas,karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang,mendorong,dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ra…
Dilengkapi dengan: - UU RI No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia HAM - UU RI No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM - UU RI No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 56 tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis - PP RI No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pel…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain materi dari UU RI No.10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak k…