Buku berjudul "Omnibus Law" berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Buku ini juga mengulas persoalan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.
Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup pertahanan dan keamanan. Secara operasional, prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU Buku hadir untuk memaparkan bagaimana proses dan t…
Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan