Pemulihan Aset Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan yaitu: pemidanaan, pemulihan aset, dan pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20D Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Tindak Pidana Korupsi

Banyak ahli yang mendefinisikan arti korupsi, namun kesemuanya memiliki kesamaan dasar tentang pengertian korupsi. Korupsi sebuah istilah yang diserap dari dari bahasa latin yaitu corruptus atau corruptio berasal dari kata induk corrumpore yang secara harfiah berarti : merusak, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian seperti ketidakjujuran, kebusukan, kebejatan, ucapan yang menghina atau memf…

Delik-Delik Korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap diantaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada …

Pengembalian Aset : Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…

Kapita Selekta Tindak Pidana Khusus

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-274-022-3

Deskripsi Fisik

iv, 179 hlm ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HAN k

(FH) Pemikiran dan teknik pembuatan putusan pemidanaan terhadap korporasi

Sebenarnya di Negara ini terdapat banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate crime), dan sesungguhnya dari banyak kasus itu amat berpotensi sebagai suatu perkara pertanggungjawaban pidana korporasi untuk disidangkan dan diputus oleh pengadilan, namun sayang kasus-kasus potensial tersebut dari semenjak awal pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan secara…

Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Nilai-nilai kehidupan bangsa yang ter"kristalsasi" di dalam sila-sila pancasila pada hakekatnya menjadi sumber dan dasar untuk membuat hukum di Indonesia, termausk dalam penegakan hukumnya. Atau dengan kata lain pancasila adalah Staatsfundamentalnorm yang mendasari seluruh sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi kebanyakan praktisi hukum di Indonesia …

Kapita selekta tindak pidana ekonomi

Secara garis besar, buku Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi membahas tentang hukum tindah pidana khusus yang diluar KUHP seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini membahas batasan pengertian / definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan modus operandi tindak pidana kejahatan ekonomi…

Tindak Pidana Korupsi dan Suap : Dilengkapi Dengan Undang Undang Pencucian Uang

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-602-455-600-6

Deskripsi Fisik

viii, 199 hlm ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345.01 TIM T c.1

Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judical Corruption Lembaga Peradilan

Penelitian Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan adalah penelitian yang termasuk dalam ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, permasalahan judicial corruption dalam penelitian ini dipandang sebagai permasalahan kelembagaan, termasuk formulasikonsep penyelesaian atas permasalahan ini dibangun berdasarkan sudut pandang kelemb…