ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.LIW TENTANG PERKARA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP ANAK DIDIK ABSTRAK Oleh ZULKIFLI AKBAR 14.12.26.007 Persoalan hukum terhadap anak satu ini cukup mendapat perhatian pemerintah, mengingat bahwa berbagai kasus kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap anak semakin beragam. Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni tindak pidana penganiayaan terha…
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG TELAH BERUSIA LANJUT (Studi Putusan Nomor : 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk) Oleh AGUNG PRATAMA Setiap pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan rasa keadilan t…
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Perkara Nomor : 47/Pid.B/AN/2013/PN.Skd) Oleh: Edrian Saputra NPM 14.12.26.020 Perjudian ini semakin marak ketika terjadi perubahan keadaan sosial politik serta krisis ekonomi yang melanda Negara ini, dimana orang semakin sulit untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi siapa saja yang me…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KELUARGA Oleh : SUNGKOWO PRASTYO Perkara pembunuhan berencana terjadi di Bandar Lampung yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap istri mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan motif perampokan dan telah di putus oleh pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam Perkara Nomor: 716/Pid…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KIOS MINI Oleh : RYAN RANGGA MAYO Tahun 2015 Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah disidangkan perkara tindak pidana korupsi pembangunan kios mini pada Dinas Kelautan dan Perikatan Kota Bandar Lampung dengan Terdakwa bernama Agus Sujadma, yang telah divonis oleh hakim dengan pidana penjara 1 Tahun dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang N…
ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA (Studi Perkara Nomor: 9/Pid.Sus/2015/PN.Tjk) Oleh : ROBBY NOVRIYAN NPM: 14.12.26.044 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian perkataan keimigrasian diberikan batasan sebagai berikut keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masu…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Perkara Nomor 16/Pid/Sus/2015/PN.Met) ABSTRAK Oleh ANDY YUNARA NPM 14.12.26 006 Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasa…
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2014/PN.KLA TENTANG DIVERSI (Studi Pada Pengadilan Negeri Kalianda) Oleh YULIS SEPTIANA 14.12.26.073 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menghadirkan konsep Diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Diversi dilakukan d…
IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…
Judisial diskresi sering terjadi disparitas kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat disparitas mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menimbulkan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku dan kalangan masyarakat, konsekwensi logis dai sistem hukum berjiwa liberal individual yang mana sistem hukum memi…