FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BIDANG INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) Oleh ANITA FITRIANI 14.12.28.015 Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang m…
IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi pemilihan, pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan) ABSTRAK Oleh DESMON SUGIARTO Fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan adalah masih belum diterapkann…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 BAB VII TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN (Studi Pada Pemerintah Kota Metro) Oleh: EDI KRISTIAWAN 14.12.28.033 Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dimana feedback hasil pemungutan tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Fakta sosial yang terjadi di lapangan adalah banyak pemasangan lampu jalan liar yang dil…
IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro) Abstrak Oleh: ANASRULLAH NPM: 14.12.28.011 Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa pajak parker adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan…
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR EKS HAK GUNA USAHA NOMOR 1 ATAS NAMA PT.IKA NUSA FISHTAMA (Studi Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12/PTT-HGU/BPN RI/2012) Abstrak Oleh: LUKMAN HAKIM 14.12.28.053 Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paki dan Hak Pengelolaan, a…
IMPLEMENTASI PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 rnTENTANG DESArn (Studi Kecamatan Hulu Sungkai, Desa Lubuk Rukam Lampung Utara)rnrnAbstrakrnrnOleh:rnrnMuhammad Ruhly Kesuma DinatarnNPM: 14.12.28.069rnrnDesa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan desa telah berkembang dalam berba…
IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh IRVAN JULIAN ALAM 14.12.28.046 Pelayanan perizinan usaha rumah makan di Kota Bandar Lampung mendasari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Fenomena yan…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Perkara Nomor: 286/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh YOLANDA VIESIVICA DAIZY Salah satu perkara tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang d…
EVEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Kecamatan Kalianda) Oleh: Rudy Akbarta Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, juga diatur dengan peraturan Daerah yaitu bPerda Nomor …
ANALISIS FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi di Kecamatan Palas KabupatenLampung Selatan) Oleh : RENDRA KURNIA MANCANUSA 15.12.29.042 Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial RI meluncurkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), deng…