IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh Hengki Saputra Pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam peraturan Menteri da…
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studio di Kota Metro) Oleh ERMAWAN ARIS DJULAISEN RA Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan upaya kongrit yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenan…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA KETIDAKHADIRAN TERDAKWA YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.TPK/2013/PN.TK) Oleh ANNISA DIAN PERMATA HERISTA Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam menegmbalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa (peradilan ini absent…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bidang Pertanahan Dalam Pemberian Izin Lokasi) Abstrak Oleh VEDRY AGUNG SATRIYA 15.12.29.051 Kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bi…
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XIII/2015 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK Oleh LIA OKTAVIA 15.12.29.027 Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 bahwa alat berat memang tidak masuk dalam kategori kendaraan bermotor sehingga alat berat tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Fenomena yang …
FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BIDANG INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) Oleh ANITA FITRIANI 14.12.28.015 Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang m…
IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi pemilihan, pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan) ABSTRAK Oleh DESMON SUGIARTO Fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan adalah masih belum diterapkann…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 BAB VII TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN (Studi Pada Pemerintah Kota Metro) Oleh: EDI KRISTIAWAN 14.12.28.033 Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dimana feedback hasil pemungutan tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Fakta sosial yang terjadi di lapangan adalah banyak pemasangan lampu jalan liar yang dil…
IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro) Abstrak Oleh: ANASRULLAH NPM: 14.12.28.011 Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa pajak parker adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan…
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR EKS HAK GUNA USAHA NOMOR 1 ATAS NAMA PT.IKA NUSA FISHTAMA (Studi Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12/PTT-HGU/BPN RI/2012) Abstrak Oleh: LUKMAN HAKIM 14.12.28.053 Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paki dan Hak Pengelolaan, a…