Undang - Undang Pasar Modal

Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca! Berisi : - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal - PP Nomor 12…

Hukum Kepolisian & Kemiliteran

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran & Undang -Undang RI …

UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…

Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan

Dalam rangka mengadakan satu hukum untuk semua golongan penduduk di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu kitab undang-undang yang sekarang juga seutuhnya dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk negara kita. Bukankah Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu yang mula-mula hanya diperuntukkan bagi golongan Eropah, sudah seluruhnya berlaku untuk semua penduduk golongan…

Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia : ketetapan majelis permusy…

Edisi

Ed. I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

261 Hlm., : 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02598 SEK m

Omnibus law : teori dan penerapannya

Buku berjudul "Omnibus Law" berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Buku ini juga mengulas persoalan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.

Omnibus law dalam grand desain sistem hukum Indonesia : studi kasus UU No. 1…

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) & KUHAP (kitab undang-undang hukum ac…

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

978-602-394-427-9

Deskripsi Fisik

396 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 BHU k

Kitab Undang-undang hukum KUH perdata

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5448-52-2

Deskripsi Fisik

556 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 TIM k