ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung) Oleh: HARY WIBOWO Pada proses pemidanaan ada upaya paksa bagi pelaku tindak pidana, yaitu penahanan. Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena dit…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2014/PN.SKD) Oleh : Linda Susilawati Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun d…
IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIMBINGAN PASCAREHABILITASI GUNA PENCEGAHAN PENGULANGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Oleh NURHAYATI 14.12.27.128 Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara Nar…
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor 283/Pid.Sus/2015/PN.Kla, Pada Pengadilan Negeri Kalianda) ABSTRAK MARYATI NPM. 14.12.26.068 Pertikaian dalam rumah tangga seringkali bukan sekedar perang mulut, akan tetapi banyak kasus yang muncul bahwa pertikaian tersebut diikuti dengan bentuk kekerasan. Dari berbagai jenis kekerasan yang berba…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns) Abstrak Oleh : SRI PURWANI 14.12.27.160 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana pada saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga ol…
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Perkara No. 1259/Pid.Sus/2015/PN.Tjk) Oleh Bella Mutia Miandari 14.12.27.035 Maraknya beredar sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat tentunya sangat memperihatinkan. Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak menggunakan Izin dari Badan POM RI atau dari Kementerian K…
IMPLEMENTASI ASSET RESING OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: 510K/PID.SUS/2014) Oleh DWI NANDA SAPUTRA 14.12.27.050 Dalam memberantas korupsi semestinya sudah dipikirkan selain menangkap koruptor juga menyelamatkan atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana korupsi atau menggunakan istilah follow the asset tidak sekedar f…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.TJK) Oleh : DONNY HARDIANSYAH PULUNGAN 14.12.27.048 Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, dimana seorang yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe…
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHSVERVOLGING) (Studi Perkara Nomor: 1046/Pid/2014/PT.TK) Oleh M. ADHE DAMARA KP Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, kar…
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…