Ditapis dengan
(Tesis) Analisis Restrukturnisasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peratur…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,119 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ria a
(Teisis) Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penaganan Sengke…
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,107 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ilh a
(Teisis) Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor …
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,115 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Arl i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Setor…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,158 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- Hukum Pidana
- No. Panggil
- REF 340 Yud a
(Tesis) Implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentan…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Maria Ulfa Bagian Protokol dan Kehumasan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan protokoler dan administr…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi,97 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Mar i
(Tesis) Analisis Pengalihan Status Badan Hukum PT.Jamsostek (Persero) Menjadi…
ANALISIS PENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM PT. JAMSOSTEK (Persero) MENJADI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK (Studi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jakarta) Oleh ERISKA SARASWATI DEWI 14.12.27.057 Jaminan sosial merupakan program Negara yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,170 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 a Eri
(Tesis) Implemntasi Koordinasi Antara Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah La…
IMPLEMENTASI KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN ABSTRAK Oleh SUHERMAN 14.12.27.132 Pada era sekarang ini peredaran narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status narapidana di Lembaga…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,117 Hal,21x29.7 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Suh i
(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suami T…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh MUHAMAD ZAINURI NPM : 14.12.28.067 Saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat marak dilakukan di masyarakat, untuk itu adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengh…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,83 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh a
(Tesis) Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Ken…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 2319K/Pid.Sus/2013) Oleh MUHAMMAD REYNALDY F. Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana maksimal dan menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta tidak menimbulkan adanya diparitas pidana yang melakukan tindak pi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,115 Hal,21x29 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Muh d
(Tesis) Analisis Pengawasan Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyara…
ANALISIS PENGAWASAN DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 56/PID.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh EDI YULIANTO 14.12.28.119 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan simpan pinjam pe…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Edi a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah