Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, berisi tentang sejarah pembuktian dalam perkara pidana di INdonesia, sistem pembuktian dalam perkara pidana, teori hukum pembuktian, sejarah hukum acara pidana dalam sistem civil law, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hukum pembuktian menurut federal rules of evidence (FRE), ditutup dengan o…
Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…
Buku ini berjudul “penologi dan pemasyarakatan” yang berisi antara lain tentang kinerja polisi, jaksa, hakim dan advokat, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan lembaga permasyarakatan, hak-hak narapidana, dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana. Para mahasiswa, polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakat sebaiknya membaca buku ini u…
Penyelesaian sengketa merupakan satu tahap penting dan menentukan. Hukum internasional memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sendketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bisang, yaotu penyesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase d…
buku ini berisi apa pertama kali yang harus dilakukan oleh notaris / PPAT apabila menerima surat gugatan, bagaimana menjawab gugatan dan bagaimana proses beracara perdata di pengadilan, pada buku ini akan membahas secara jelas dan mudah dimengerti oleh notaris/PPAT.
KUH perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku I tentang orang, Buku II tentang benda, Buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang Bukti dan Daluarsa. Buku I & II meurpakan materi dari hukum perdata. Ditengah banyaknya buku Hukum Perdata saat ini, penulis mencoba menyajikan buku dengan materi sistematis dan praktis supaya mudah dipahami. buku ini merupakan Inti Sari Hukum Perdata yang membah…
Hukum humaniter internasional (HHI) menjelma menjadi bidang kajian yang sangat populer sejak Perang Dingin berakhir. Hukum humaniter internasional (HHI) kini tak hanya menjadi hirauan para kombatan dan badan-badan kemanusiaan seperti ICRC, atau menjadi mata pelajaran wajib para siswa akademi militer. Namun HHI telah menjadi kebutuhan dalam kurikulum universitas di seluruh dunia, dan menjadi pen…
materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…
KHUPerdata berlaku kurang lebih 160 tahun di negara kita. Seperti misalnya, secara hsitoris-sosiologis dapat dikatakan kitab UU ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyrakat. Namun sudah dipikirkan penysusunan kodifikasi hukum perdata (secara parsial) dalam bidang hukum hara kekayaan