Terjadinya perusakan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perusakan hutan telah menimbulkan kerugian Negara dikarenakan perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses penerapan sanksi hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan…
Mengenai tindak Pidana pemalsuan uang di atur dalam ketentuan Pasal 244 KUHP, yang meyatakan Pasal. 244 KUHP,barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan palsu, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun adapun Ketentuan yang mengatur tentang…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Perkara No.290/Pid.Sus/2016/PN.Gns) ABSTRAK Oleh RIZKA NURDIANSYAH 12.12.23.054 Pada dasarnya manusia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga manusia dapat melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga perbuatan itu dapat merugika…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Bumi) ABSTRAK Oleh: DIMAS PARKASA Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Bahwa selama ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang belum terakomodir dengan baik sehingga menyebabkan narapidana tidak betah dan mencoba me…
IMPLEMENTASI PASAL 69 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) Oleh: SRINGATIN 14.12.28.090 Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa d…
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Pada Kantor Cabang Utama Bank Lampung) ABSTRAK Oleh ITA MAYA SARI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Produk-…
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XIII/2015 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK Oleh LIA OKTAVIA 15.12.29.027 Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 bahwa alat berat memang tidak masuk dalam kategori kendaraan bermotor sehingga alat berat tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Fenomena yang …
FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BIDANG INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN MENURUT PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) Oleh ANITA FITRIANI 14.12.28.015 Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang m…
ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP TEMAN SEBAYANYA (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk) Oleh MUHAMMAD IQBAL MUZAWI Berkembangnya pembunuhan yang dilakukan anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern ini menimbulkan s…
IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi pemilihan, pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan) ABSTRAK Oleh DESMON SUGIARTO Fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan adalah masih belum diterapkann…