ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Oleh: Nadie Andrias Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, mensyaratkan bahwa pembentukan partai politik haruslah didirikan secara sukarela dan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, b…
IMPLEMENTASI PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 rnTENTANG DESArn (Studi Kecamatan Hulu Sungkai, Desa Lubuk Rukam Lampung Utara)rnrnAbstrakrnrnOleh:rnrnMuhammad Ruhly Kesuma DinatarnNPM: 14.12.28.069rnrnDesa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan desa telah berkembang dalam berba…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (ILLEGAL LOGGING) (Studi Perkara Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.KLD) Oleh: YANTO Kabupaten Lampung Selatan dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah dan salah satunya adalah hutan yang kaya akan flora dan fauna yang beraneka ragam, tetapi belakangan ini banyak terjadi kasus perambahan hutan yang terj…
IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh IRVAN JULIAN ALAM 14.12.28.046 Pelayanan perizinan usaha rumah makan di Kota Bandar Lampung mendasari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Fenomena yan…
ANALISIS DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KOTA METRO (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/1)N.Met Dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2(115/PN.Met) ABSTRAK Oleh Deny Putra Pratama Putusan hakim dngan dasar pasal yang sama tetapi putusan yang dijatuhkan berbeda dalam pekara penyalahgunaan narkotika. lokasi penelitian ini penulis abhil dari perkar…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) Oleh: Anton Saputra Tindak Pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah men…
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH HASIL REKLAMASI (Studi Putusan Nomor 409/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh: Ramlan Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Tindak pidana pemalsuan yang akan diangkat dalam penelitian ini yait…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.B/2015/PN.Tjk) Oleh: HENUR MUHAMMAD Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selamjutnya disingkat KUHP), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulis…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS SDN 1 DESA RINGIN RAYA KECAMATAN BANJAR MARGO TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor39/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh HUSIN ARIANOFA 15.12.29.023 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrumen yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pas…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Perkara Nomor: 286/Pid.B/2016/PN.Tjk) Oleh YOLANDA VIESIVICA DAIZY Salah satu perkara tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang d…