Panduan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konstitunsi masyarakat dilindungi selama menjalani proses hukum. Semoga kehadiran buku ini dapat berguna bagi masyarakat secara luas, serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial

Sejak 2005, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia. PHI merupakan peradilan khusus yang berada di Pengadilan Negeri. Peradilan khusus ini hanya menangani perkara khusus, yaitu perselisihan hubungan industrial, yang terdiri dari perkara-perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan perselisihan antar serikat pekerja.…

Hukum kenotariatan : perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sebagai peja…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-92245-2-3

Deskripsi Fisik

272 hlm.il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 BAC h

Hukum jaminan dan kepailitan

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-71450-2-3

Deskripsi Fisik

xv, 152 hlm.il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 AND h

Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai saat ini merupakan bentukan pemerintahan Kolonial Belanda yang bersumber pada HIR (het Herziene Indonesische Reglement) berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg (Reglement Buitengewesten) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun dibentuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun masih berlaku sampai saat ini dan dapat digunaka…

Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan, dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara bagaimana seseorang mempertahankan hak dan kepentingannya yang dirasa terganggu oleh pihak lain melalui pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa perdata pengadilan ter…

Metode Penemuan Hukum : pembuktian elektronik dan CCTV pada peradilan pidana

ti Kasus-kasus yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyakt terjadi di masyarakat, sehingga penggunannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan buku in…

(FH) Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-979-007-606-8

Deskripsi Fisik

x + 266 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.01 YUS h c.2

Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empirik dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Buku ini dirancang untuk mencoba menjelaskan kombinasi tersebut dengan menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan acara pidana. Memahami peradilan pidana dengan cara teoretis secara murni tidak memberika…

Masalah sita jaminan (cb) dalam hukum acara perdata : edisi revisi

Buku dengan judul “ Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Perdata” ini merupakan suatu ringkasan yang membahas salah satu segi institusi hukum yang kita kenal dengan sita jaminan (“conservatoir beslag”) yang seringkali dijumpai dalam membicarakan masalah tindakan hukum penyitaan (= arrest, beslag) dalam aspek hukum proses (Acara) di muka Pengadilan. Untuk memperjelas maksud d…