Mekanisme Judicial Review

Undang-undang atau hukum positifyang berlaku saat ini tidak selamanya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi. Bisa jadi saat undang-undang tersebut dibuat ternyata memberi dampak negatif seca ra langsung pada hak konstitusi dan hak asasi seseorang. Dalam hal ini Anda dan setiap warga negara berhak untuk menggugat suatu peraturan perundangan lewat proses judicial re-view. Lalu, bagai…

Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara

Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umu…

Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bermasalah dengan hukum (anak nakal) adalah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pengganti hukum pidana anak yang ada dalam KUHP. Namun demikian, hukum pidana anak yang ada saat ini belum menyentuh filosofi diselenggarakannya sistem peradilan anak yang bertujuan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak…

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edisi

Cet. 7

ISBN/ISSN

979-414-529-7

Deskripsi Fisik

243 hlm ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 ABD h

Majalah Komisi Yudisial : Meneropong Estafet Kepemimpinan KY (Edisi Juli-Dese…

Dari Redaksi Assalamualaikum. wr. wb. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Oktober 2020. Surat bernomor R.41.Pres.10 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 akan segera ditindaklanjuti untuk menggantikan masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, yang akan berakhir pada 20 Desember …

Hukum Acara Peradilan Agama

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 153 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 347.04 BAH h

Pengadilan HAM ( AD HOC) : telaah kelembagaan dan kebijakan hukum

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ad Hoc Ketentuan dalam undang-undang ini yang mengamanatkan pembentukannya terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44 menyatakan bahwa pelangaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa da…

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012 berisi: ~ Analisis terhadap tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata - Bambang Hartono, pp. 119-132 ~ Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Coorperate Social Responsibility) pada PT. Kalirejo Lestari - Tami Rusli, pp. 133-143 ~ Dimensi moral dalam bentangan filsafat dan teori hukum - Slamet Haryadi, …

Jurnal DINAMIKA HUKUM-Volume 18 No.2 mei 2018

*National Law Development As Implementation Of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands-Achmad Irwan Hamzani,M Mukhidin,PP.131-138 *Base Transcedental Value On Judge’s Decision (Study Of Basic Perspective Of Pancasila State)-Nurul Huda,Khudzaifah Dimyati,PP.139-148 *Judge’s Decision On Work Termination Dispute In Indonesia After Constitutional Court Decision Number 37/Puu-Ix/2011-Ne…

Jurnal KEADILAN

Jurnal Keadilan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan dan telaah ilmiah bidang hukum sekaligus sebagai wadah pertukaran informasi ilmiah populer tentang masalah-masalah hukum dan keadilan yang sedang bergulir. Volume 5 no.1, tahun 2011 berisi tulisan berjudul : * Kendala Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi - Indriyanto Seno Adji, pp. * Pembalikan Beban Pembuktian Da…