Dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, maka sudah tentu badan administrasi publik dan aparatur pemerintahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan. Sebaliknya, para praktisi dan akademisi di bidang hukum juga dapat memiliki kemampuan dan k…
buku ini adalah merujuk PP No. 10 Tahun 1961 yang digantikan dengan PP No. 24 Tahun 1997, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia …". Bidang-bidang tanah yang diatur pendaftarannya meliputi bidang tanah yang belum pernah didaftar dengan peraturan p…
Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak bisa terjadi dimana dan kapan saja.bahkan tempat yang dianggap aman pun bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi si anak dan menisakan trauma.pertanyaan bagi orang tua,yaitu bagaimana melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual? Tindakan apa yang seharusnya diambil bila anak menjadi korban kekerasan seksual? Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksua…
Dalam satu dasawarsa terakhir ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena masalah perbatasan, terutama perbatasan antar negara bersifat multi dimensional. Permasalahan yang cukup menonjol dan sangat menarik perhatian kita akhir-akhir ini adalah berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, klai…
Salah satu sanksi bagi penarik cek kosong adalah dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong. Apa yang dimaksud dengan penarik cek kosong? Adakah dasar hukumnya? Apa akibatnya bagi orang yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut? Berapa lama sanksi tersebut berlaku? Adakah sanksi hukum lainnya bagi penarik cek dan/atau bilyet giro kosong? Cek da…
Fenomena digital masketplace dan sharing economy saat ini semakin dominan. Pengusaha transportasi hanya memberikan gagasannya, membuat aplikasi dan mengundang orang untuk bergabung melalui aplikasinya. Ia tidak perlu membeli kendaraan, membuat pool dan mengangkat sopir. Pertanyaannya, bagaimana status hubungan hukumnya, apakah merupakan hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya dan bagaimana p…
Politik hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah narkotika adalah membentuk badan atau instansi yang bertanggung jawab mengoordinir langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilarang secara pidana. Penyalah guna diberikan alternatif hukuman bersifat wajib berupa rehabilitasi. Pemerintah, memberikan perhatian khusus kepa…
Buku ini memberikan penjelasan kepada pembaca diantaranya tentang perikatan dan perjanjian, anti monopoli, perliondungan konsumen, perlindungan konsumen dan e commerce. Penulisan buku ini tidak terlepas dari melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat dan dunia bisnis terkait dengan persaingan bisnis di era global dengan persaingan yang semakin kompetitif. Semuanya memerlukan wawasan dan pem…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negaradan pendapatan asli daerah, menampung tenaga ker…