Buku ini juga membicarakan etikaa administrasi secara filosofis,sehingga pembaca dapat menikmati penolakan sekularisme karena keadaan banyaknya korupsi,kolusi dan nepotisme dewasa ini berangkat dari keberadaan sekularisme,oleh karena itu moral agama bagi saya menjadi acuan utama pembangunan administrasi Buku ini juga menampilkan system administrasi Negara di Indonesia dan dunia sehingga keb…
berdasarkan pasal 10 UUD 1945 kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi mempunyai kaitan yang erta dengan tugas-tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara terutama kewenangan-kewenangan yang di atur pada pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan: presiden dalam menyatakan perang, harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. pasal 11 UUD 19…
Tujuan dari diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintah secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.
Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan satu alternatif pilihan atas beragam laternatif pilihan. Seluruh masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan, hanya dapat diselesaikan bila kita melakukan tugas pengambilan keputusan dengan baik, berkualitas dan efektif. Pengambilan keputusan merupakan bagian tidak terpisahkandari disiplin manajemen, perilaku …
Banyak definis yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definis lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyara…
SIDANG KELILING SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2015) Oleh Edy Kisay NPM. 14.12.27.052 Penyelenggaraan sidang keliling bahwa untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan susahnya akses untuk menuju kepengadilan sehingga sidang kelill…
ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG (Studi Putusan Nomor: 1210/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Oleh : RITA YUNIDA 14.12.27.143 Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambat…
otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan dearah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemeintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. kerangka pembangunan daerah yang di laksanakan saat ini sudah mulai berger…
kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…
indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …