PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung) ABSTRAK Oleh NAN…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN TAHUN 2014 TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGRI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Kabupaten Way Kanan) Oleh : Ulya Firnanda Dengan diimplementasikannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang netralitas PNS, serta diterapkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang larangan …
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 THAN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA MTERO Oleh: MELATI AYU NOMITA DEWI 14.12.27.191 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke d…
Dengan jernih fukuyuma melakukan konseptualisasi peran negara di tengah berbagai kebingungan dalam memahami pergolakan peristiwa di awal abad ke-21, khususnya setelah peristiwa 11 september 2001 di amerika serikat serta terus berlanjutnya berbagai peristiwa yang mengancam umat manusia seperti perang sipil, bencana kelaparan, dan epidemi AIDS di berbagai belahan dunia. Peristiwa-peristiwa ini ad…
Buku ini juga membicarakan etikaa administrasi secara filosofis,sehingga pembaca dapat menikmati penolakan sekularisme karena keadaan banyaknya korupsi,kolusi dan nepotisme dewasa ini berangkat dari keberadaan sekularisme,oleh karena itu moral agama bagi saya menjadi acuan utama pembangunan administrasi Buku ini juga menampilkan system administrasi Negara di Indonesia dan dunia sehingga keb…
berdasarkan pasal 10 UUD 1945 kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi mempunyai kaitan yang erta dengan tugas-tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara terutama kewenangan-kewenangan yang di atur pada pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan: presiden dalam menyatakan perang, harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. pasal 11 UUD 19…
Tujuan dari diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintah secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.
Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan satu alternatif pilihan atas beragam laternatif pilihan. Seluruh masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan, hanya dapat diselesaikan bila kita melakukan tugas pengambilan keputusan dengan baik, berkualitas dan efektif. Pengambilan keputusan merupakan bagian tidak terpisahkandari disiplin manajemen, perilaku …
Banyak definis yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definis lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyara…
SIDANG KELILING SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2015) Oleh Edy Kisay NPM. 14.12.27.052 Penyelenggaraan sidang keliling bahwa untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan susahnya akses untuk menuju kepengadilan sehingga sidang kelill…