(Tesis) Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Perkara Nomor 16/Pid/Sus/2015/PN.Met) ABSTRAK Oleh ANDY YUNARA NPM 14.12.26 006 Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasa…

(Tesis) Analisis Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUS-Anak/2014PN.KLA Tentang Div…

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2014/PN.KLA TENTANG DIVERSI (Studi Pada Pengadilan Negeri Kalianda) Oleh YULIS SEPTIANA 14.12.26.073 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menghadirkan konsep Diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku, korban dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Diversi dilakukan d…

(Tesis) Implementasi Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Anak…

IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…

(HUKUM) Hapusnya hak menuntut & menjalankan pidana : edisi revisi

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang ,eniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar und…

(HUKUM) Politik hukum pidana 1

Judisial diskresi sering terjadi disparitas kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat disparitas mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menimbulkan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku dan kalangan masyarakat, konsekwensi logis dai sistem hukum berjiwa liberal individual yang mana sistem hukum memi…

(Hukum) Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca perang dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabunga…

(Tesis) Implementasi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terh…

IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …

(PASCA) Asas-asas Hukum Pidana

Edisi

Cetakan Ketujuh

ISBN/ISSN

9795183419

Deskripsi Fisik

viii; 216 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 345 MOE a

(Tesis) Analisis Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penc…

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor: 29/Pid/2014/PT.TK) Oleh HETY NOVITA SARI Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya dipidana maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana mini…

(Tesis) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (MADEPLEGER…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Studi Perkara Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK) Oleh JUNAIDI Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelak…