Ditapis dengan
Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi UUD 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturqan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang be…
- Edisi
- Edisi 4
- ISBN/ISSN
- 979-3421-07-X
- Deskripsi Fisik
- 150 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.598 SIS h
Hukum Keuangan Negara
Buku ini sendiri membahas terkait hukum keuangan negara. Yang dibahas mulai dari konsep dan teori hukum keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, pengelola hukum keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengambalian kerugian negaradi luar peradilan, pengembalian kerugian negara melalui peradilan, hingga anggaran negara dan lain sebagainya.
- Edisi
- ed 2, cet 4
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-399-2
- Deskripsi Fisik
- xii,206 hlm.;21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.03 MUH h
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara denga nwarga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Penga…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-606-8
- Deskripsi Fisik
- v,265 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 347.01 YUS h
Aneka Perjanjian
macam-macam perjanjian menurut undang-undang yaitu: jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kekuasaan dll.
- Edisi
- Cet.12
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-058-0
- Deskripsi Fisik
- 204 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 341.5 SUB a
Menuju Pembaruan Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teroi pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran ya…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-608-2
- Deskripsi Fisik
- 393 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345 ALI m
(HUKUM) Bunga rampai hukum
Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan wrga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat maupun rakyat, keduanya punya batas elkukan tidnakannya agara dapat terwuju…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-52160-0-8
- Deskripsi Fisik
- vii + 224 hlm.; 14 x 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 340 KIF b c.2
Hukum anti monopoli
Buku ini dengan komprehensif mengupas pokok - pokok pikiran undang - undang No.5 Tahun1999 te4ntang larangan praktek Monopoli dan persaingan Usah Tidak sehat. Pembahasan dikupas baik secara teoretis maupun praktis, meliputi implementasi pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dengan berlakunya undang - undang tersebut, serta perbandingan Hukum Anti Monopoli di Indonesia dengan Hukum Anti Mono…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 2.
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-294-7
- Deskripsi Fisik
- xvi + 269 hlm.; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 364.1323 SUY h c.1
Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi
pasca reformasi,kondisi ketenagakerjaan seharusnya menjadi lebih baik,namun kenyataannya adalah: .kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak kepada bekerja. .perlunya reformasi dalam bidang hubungan kerja atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. .perlu terciptanya regulasi bagi pekerja informasi. .perlu adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi serikat pekerja/bur…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-273-2
- Deskripsi Fisik
- 210 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 344.0101 ASR h
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)
Buku ini sangat penting artinya, manakala dirasakan ada kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk menggunakan forum MK ketika terjadi dugaan pelanggaran atau kerugian hak konstitusional seseorang warga negara, kelompok, pihak atau lembaga.
- Edisi
- 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-316-6
- Deskripsi Fisik
- xx,382 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 342.598 MAR h
Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat mempengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundnag-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita-cita luhur pembentukannya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum ma…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-756-0
- Deskripsi Fisik
- 360 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.01 AHM h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah