Buku ini mengangkat hal mengenai implementasi kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan undang - undang nasional yang berlaku., serta menjelaskan kedudukan dari kebijakan subsidi tersebut terkait adanya peraturan pelarangan subsidi oleh World Trade Organization (WTO) dalam lingkup perdagangan internasional.
mengetahui hermeneutik bagi ilmu hukum, dapat dijawab dengan menelusuri hadirnya hermeneutik sebgai tendensi lawan terhadap suatu fondasi berfikir yang telah mapan yang menghegemoni semua pemikiran.
buku ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang mengkritisi berbagai persoalan hukum, mulai dari faham konstitusionalisme, teori perundang-undangan, kebebasan beragama, dan berkeyakinan di Indonesia, fungsi dan peranan hukum administrasi dalam mewujudkan good governance di Indonesia, demokrasi dan anarkisme sistem ketatanegaraan, serta negara hukum pancasila sebagai sintesa dari berbagai kons…
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi UUD 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturqan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang be…
Masih banyaknya masalah-masalah yang sering muncul dalam suatu perjanjian kiranya perlu dipelajari perjanjian secara mendalam.untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perjanjian,maka dalam buku ini dimulai dari pengertian-pengertian dasar dalam suatu perjanjian. Buku ini terdiri dari 10 yang juga meng…
Buku ini sendiri membahas terkait hukum keuangan negara. Yang dibahas mulai dari konsep dan teori hukum keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, pengelola hukum keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengambalian kerugian negaradi luar peradilan, pengembalian kerugian negara melalui peradilan, hingga anggaran negara dan lain sebagainya.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara denga nwarga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Penga…
macam-macam perjanjian menurut undang-undang yaitu: jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kekuasaan dll.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teroi pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran ya…