ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN BEBAS HAKIM BANDING DALAM PERKARA TERTEMBAKNYA WARGA SIPIL OLEH POLISI (Studi Perkara Nomor: 54/Pid.B/2013/PT Tjk) ABSTRAK Oleh MARYANTO 14.12.28.064 Perkara tertembaknya warga masyarakat oleh anggota Polri ketika melaksanakan tugas di lapangan kerap terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang rawan unjuk rasa, anarkisme dan konflik sosial. Salah satunya adalah…
ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Perkara Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN.GS) Oleh : Iwan Dharmawan Diversi menginspirasi para penegak hukum menyelesaikan perkara tindak pidana diluar sistem Peradilan Anak (pidana biasa/orang dewasa) dengan menerapkan Restorative justice. Seperti halnya tindak pidana penipua…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA KAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh : DES HERISON SYAFUTRA Korupsi diidentikan dengan perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperkaya diri sendiri, hal ini seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka revitalisasi prasarana olahraga,…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEAN (Studi Perkara Nomor : 71/Pid.B/2010/PN.TK) Oleh: YUSUF SUJATMIKO 14.12.28.107 Perkembangan kehidupan masyarakat yang dirangsang oleh dinamika pembangunan bangsa dalam berbagai aspeknya, telah menyebabkan kecenderungan meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya adalah tindak pid…
AMALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN.Sdn) ABSTRAK OLEH Achmad Syaripudin NPM. 14.12.28.002 Perbedaan pertimbangan hukum antara jaksa penuntut umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan adalah keyakinan Jaksa Penuntut Umum unt…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAK REMISI NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (BERSEDIA BEKERJASAMA) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Rutan Klas II B Menggala) Oleh : Romzi B. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika maupun psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan secara administratif, juga harus memenuhi pers…
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PT.TK) Oleh JEFFRI YUDHA SAPUTRA Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERIMA GRATIFIKASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TJK) Abstrak Oleh : ANTARIKSA NPM : 15.12.29.006 Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN KAPAL TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (Studi Perkara Nomor : 336/Pid.Sus/2016/PN.Tjk) Oleh: AKTA KURNIAWAN NPM. 14.12.28.009 Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke, luas daratan …
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN JUAL BELI LOGAM MULIA (Studi Putusan Nomor : 670/Pid.B/2016/Pn.Tjk). Oleh ADITYA 14.12.28.004 Tindak pidana penggelapan dengan segala macambentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruhnya terhadap masyarakat, bukan saja pihak yang m…