Hukum Administrasi Negara

Buku di hadapan sidang pembaca ini ditulis oleh seorang Guru Besar Ilmu Administrasi yang telah mengalami berbagai zaman serta rezim pemerintahan Indonesia. Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi mendeskripsikan, memberikan kritik, serta menyampaikan gagasan-gaasan beliau berkenaan dengan hukum administrasi di Indonesia dalam buku ini. Selain menjelaskan konsep serta teori, Prof Sjamsiar j…

Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan secara empirik dan proses sosial politik di balik pembentukan hukum acara pidana itu sendiri. Buku ini dirancang untuk mencoba menjelaskan kombinasi tersebut dengan menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan acara pidana. Memahami peradilan pidana dengan cara teoretis secara murni tidak memberika…

(HUKUM) Narkoba dan peradilannya di indonesia

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkaatan yang angat tajam. Pada saat buku ini di cetak pertama tahun 2002, pengguna narkoba di indonesia “baru” sebnayak2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006, saat buku ini di cetak ulang, pengguna narkoba meningkat dua kali lipat menjadi 4 juta pengguna. Kalau dulu, peredaran …

Jurnal LEGALITA (Mengembangkan intelektualitas, Membangun Budaya sadar hukum,…

Jurnal LEGALITA (Mengembangkan intelektualitas, Membangun Budaya sadar hukum, Vol.X No.2 , November 2012, Berisi : *Reformasi peradilan dan penegakan hukum oleh pengadilan tipikor,- slamet haryadi, S.H., M.Hum pp 6 *Analisis yuridis putusan hakim perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat (studi kasus perkara pidana No. 147/Pid.B/2011/PN.KB ,. Muhammad Idran, S.H., M…

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

sistem peradilan pidana diartikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian,kejaksaan,pengadilan,dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsure sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana. Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana ya…

Peradilan Etik dan etika konstitusi : Perspektif baru tentang 'Rule of Law an…

Sistem kaidah atau norma yang menuntun dan mengedalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma - norma agama (religious norm), norma etika (ethical norm), dan norma hukum (legal norm). Ketiga sistem norma dan kaidah itu timbul alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling melengkapi secara komplementer dan sinergis sat…

Ekstradisi : dalam sistem peradilan pidana

Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalah perlunya pembaruan terhadap landasan hukum pelaksanaan ekstradisi di indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perkembangan yang ada, yaitu antara lain berlakunya KUHAP (1981), perombakan kelembagaan kementerian kehakiman (1999) dan diratifikasinya ICCPR oleh indonesia (2005) dalam upaya memberikan ja…

Jurnal HUKUM IUS QUIA IUSTUM-Volume 25 No.1, Januari 2018

*Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia-Ika Riswanti Putranti,pp 1-23 *Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender-Siti Anisah dan Trisno Raharjo,pp 24-48 *Towards Legal Coherence in Trademark Law and Investment Law of Asean Countries Post AEC (Asean Economic Community) Blueprint 2025-Tomi Suryo Utomo,pp 49-68 …

Jurnal YUDISIAL - Volume 8 No.2, Agustus 2015

Edisi

-

ISBN/ISSN

1978-6506

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Jurnal YUDISIAL

No. Panggil

REF 340 TIM j

MIMBAR HUKUM - Volume 29 No.3, Oktober 2017

*PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA-Khotibul Umam,pp 391-412 *ANALISIS PEMBEBANAN GADAI ATAS SERTIFIKAT MEREK PADA BANK SYARIAH-Trisadini Prasastinah Usanti,pp 413-429 *DISKURSUS KEWENANGAN AUDIT BPK TERHADAP KEUANGAN BUMN (PERSEROAN) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XI/2013-Merdiansa Hamsa Paputungan,pp 430-444 *REKONSTRUKSI HUKUM ATAS POLA …