Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apa…
Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan digolongkan lebih spesifik yang berkenaan tentang sesuatu hal. Sedemikian lengkapnya pengaturan dalam sistem hukum kita sehingga kebebasan setiap subjek h…
Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengem- bangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kuri- kulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdi…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.
Buku ini berisi kumpulan putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi terkait dengan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari tahun . Tidak dapat dipungkiri yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum penting di Indonesia, mengingat dalam hukum pidana sampai saat ini masih berlaku KUHAP yang merupakan warisan kolonial yang tentu memerlukan perubahan dengan mengikuti perkemb…
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya diisyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana de…
BAB 1 HUKUM PIDANA Pengertian hukum pidana Pembagian hukum pidana Hukum pidana mempunyai tempat-tempat di antara hukum-hukum lain BAB 2 ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA pengertian ilmu pengetahuan hukum pidana Kriminologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas BAB 3 PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA Pentingnya penafsiran UU pidana Cara-cara menafsirkan UU dan meto…