(Tesis) Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Tidak Dibayarny…

ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI TIDAK DIBAYARNYA UANG KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: ESTER SARI Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan Negara. Umumnya, Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melib…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…

indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …

(PASCA-ADMINISTRASI PUBLIK) Pokok-pokok Admnistrasi Publik dan Implementasinya

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

978-979-1073-93-6

Deskripsi Fisik

ix; 146 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352 IBR p

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …

Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Otonomi Daerah : menuju era baru pe…

Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi , kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan indonesia. Keseragaman. Ak…

(Tesis) Analisis Tindak Pidana Karupsi Pada Badan Pemberdayan Masyarakat dan …

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG (Studi Perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK//2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh I Made Suarta 14.12.26.029 Tindak Pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomia…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…

sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…

(Tesis) Analisis Putusan Hakim Nomor 14/PID.SUS/2015/PN.Liw Tentang Perkara P…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.LIW TENTANG PERKARA PENGANIAYAAN GURU TERHADAP ANAK DIDIK ABSTRAK Oleh ZULKIFLI AKBAR 14.12.26.007 Persoalan hukum terhadap anak satu ini cukup mendapat perhatian pemerintah, mengingat bahwa berbagai kasus kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap anak semakin beragam. Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni tindak pidana penganiayaan terha…

(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…

(Tesis) Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan…

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Perkara Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung) ABSTRAK Oleh DIRA OKTRIA ALMEGA 14.12.26.019 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi pemerintahan menjadi tuntutan masyarakat. Pelayanan dokum…