Undang - Undang Agraria

Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …

Hukum Kepolisian & Kemiliteran

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Undang-UNdang RI No. 1 Tahun 2023

Berisi tentang : - Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; …

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) & KUHAP (kitab undang-undang hukum ac…

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

978-602-394-427-9

Deskripsi Fisik

396 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 BHU k

Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Waj…

taxpalnning, kewajiban dan hak wp, pemungutan PPN dan PPH, penghasilan dan biaya, penyusutan dan amortisasi fiskal, rekonsiliasi rugi laba fiskal equalisasi, perbandingan utang dan modal, revaluasi aktiva tetap, studi kasus PT x thun 2015.

Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Sebagai bangsa yang hidup di atas cincin api (ring of fire), Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari potensi bencana. Istilah bencana akan selalu berhubungan dengan risiko. Risiko inilah yang harus selalu diusahakan untuk diminimalisir sekecil mungkin. Hal yang harus pula disadari bahwa bencana tidak lagi selalu berbasis alam. Bencana juga bisa diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang meng…

HAM : tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum (Kompilasi I…

Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…

Himpunan Peraturan Menteri dalam Negeri Bidang Politik dan Pemerintahan Umum …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 538 hlm ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TIM h

Hukum Pertambangan Mineral & Batubara

Sistem pengelolaan mineral dan batubara saat ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamnetal, yang semula menggunakan sistem kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan sistem kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), namun kini telah berubah sistem pengelolaannya menajdi dalam bentuk izin. Izin pengelolaan mineral dan batubara yang di kenal saat ini…