ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.11/Pid/2015/PT.Tjk) Oleh HERI ALFIAN 14.12.27.073 Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang …
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk.) Oleh IRENE FRANSISCA Pelaku tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama seharusnya dipidana sebagaimana diatur pasal 170 ayat (1) KUHP, tetapi dalam Putusan Nomor: 892/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim justru menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa Permasalahan penelitian:…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KAYU OLAHAN DI TINGKAT BANDING (Studi Putusan Banding Nomor : 85/Pid.B/2015/PT.Tjk.) Oleh : UMIYATUN 14.12.27.171 Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan h…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2015/PT.TJK) TRI LISYANI Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiapa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. An…
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI BAGI TERPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi RUTAN dan LAPAS Kelas I Bandar Lampung) Oleh : NOPIYANI 14.12.27.126 Keberadaan LAPAS dan RUTAN sebagai ujung tombak pelaksanaan pemidanaan sangat penting dan menentukan, karena terlaksana tidaknya suatu putusan pidana penjara bergantung dari berfungsi tidaknya Lembaga Pemasyarakatan, Khus…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh : RONA APRI MELI Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering terindikasi terjadi kecurangan seperti dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nom…
Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (messages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang di terima, komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Pemahaman tentang elemen-elem…
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD KOTA METRO DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada DPRD Kota Metro) OLEH YUKI AGUSTIAN Setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Guna tercapainya keberhasilan p…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…