Buku ini membahas tentang pemerintahan desa (UU No.5 tahun 1979),pemerintahan desa (UU No.22 tahun 1999),peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa,kewenangan desa,kebijakan pemerintahan desa,pemberdayaan pemerintahan desa,peraturan desa,lembaga ketahanan masyarakat desa,sketsa desa,keuangan desa,anggaran pendapatan dan belanja desa.laporan pertanggun…
Designed around the marketing strategy process with a clear emphasis on analysis, planning, and implementation, this text and casebook discusses the concepts and processes for gaining a competitive advantage in the marketplace. The new edition of Strategic Marketing uses a decision-making process to examine the key concepts and issues involved in analyzing and selecting strategies. Marketing st…
Buku ini membahas tentang pemerintahan desa (UU No.5 tahun 1979),pemerintahan desa (UU No.22 tahun 1999),peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa,kewenangan desa,kebijakan pemerintahan desa,pemberdayaan pemerintahan desa,peraturan desa,lembaga ketahanan masyarakat desa,sketsa desa,keuangan desa,anggaran pendapatan dan belanja desa.laporan pertanggun…
Berbeda dengan buku-buku teks ekonomi internasional lama, buku ini merupakan generasi baru dilihat dari kinerja pendekatan dan kosnep-konsep yang ditampilkannya. Ia tidak saja menawarkan teori-teori yang selaras dengan perkembangan nyata ekonomi dunia saat ini yang kian interdependent dan global, tapi juga emmbahas kasus-kasus konkrit secara populer sehingga mempermudah pembaca memahami penjela…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN ASUSILA DAN TUNA SUSILA DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Abstrak Oleh : M. CHERI SOPIAN NPM : 14.12.27.102 Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila dan Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan prost…
IMPLEMENTASI ASSET RESING OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: 510K/PID.SUS/2014) Oleh DWI NANDA SAPUTRA 14.12.27.050 Dalam memberantas korupsi semestinya sudah dipikirkan selain menangkap koruptor juga menyelamatkan atau memanfaatkan aset hasil tindak pidana korupsi atau menggunakan istilah follow the asset tidak sekedar f…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 262/Pid.B/2015/PN.TJK) Oleh : DONNY HARDIANSYAH PULUNGAN 14.12.27.048 Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, dimana seorang yang melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe…
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHSVERVOLGING) (Studi Perkara Nomor: 1046/Pid/2014/PT.TK) Oleh M. ADHE DAMARA KP Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum, kar…
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB PADA RSUD DR.A.DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Abstrak Oleh : REZA MAX NAMARA 13.12.25.035 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korups…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM PADA LEMBAGA PRAPERADILAN (Studi Perkara Nomor : 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu) Oleh YULI ARTHA PUJAYOTAMA 14.12.26.072 Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti ker…