ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2015/PT.TJK) TRI LISYANI Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiapa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. An…
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI BAGI TERPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi RUTAN dan LAPAS Kelas I Bandar Lampung) Oleh : NOPIYANI 14.12.27.126 Keberadaan LAPAS dan RUTAN sebagai ujung tombak pelaksanaan pemidanaan sangat penting dan menentukan, karena terlaksana tidaknya suatu putusan pidana penjara bergantung dari berfungsi tidaknya Lembaga Pemasyarakatan, Khus…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PT.TJK) ABSTRAK Oleh : RONA APRI MELI Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering terindikasi terjadi kecurangan seperti dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nom…
Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (messages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang di terima, komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Pemahaman tentang elemen-elem…
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI II DPRD KOTA METRO DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada DPRD Kota Metro) OLEH YUKI AGUSTIAN Setiap daerah otonom diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar dibidang pendidikan. Guna tercapainya keberhasilan p…
ANALISIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat) ABSTRAK Oleh RIANI PURWANINGSIH Nilai Variabel Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebesar 71 (termasuk besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70). Hal ini terdapat peni…
ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERBANKAN SYARIAH Abstrak Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
komunikasi politik dan pembangunan dalam genre ilmu komunikasi sesungguhnya merupakan applied science yang berarti sebagai ilmu dikenal sarat teori,konsep dan strategi dapat di praktikkan dalam kehidupan politik untuk skala luas bahkan menjadi salah satu urat nadi bagi tumbuh kembang demokrasi di suatu negara. dinamika politik dan pengelolaan pemerintahantidak akan lepas dari kehadiran ko…