(E-SKRIPSI) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANP…

Terjadinya perusakan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perusakan hutan telah menimbulkan kerugian Negara dikarenakan perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses penerapan sanksi hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan…

(E-SKRIPSI) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG OLEH PE…

Mengenai tindak Pidana pemalsuan uang di atur dalam ketentuan Pasal 244 KUHP, yang meyatakan Pasal. 244 KUHP,barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan palsu, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun adapun Ketentuan yang mengatur tentang…

(TESIS) Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Warga Binaan yang Melarikan Diri D…

ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Bumi) ABSTRAK Oleh: DIMAS PARKASA Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Bahwa selama ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang belum terakomodir dengan baik sehingga menyebabkan narapidana tidak betah dan mencoba me…

(TESIS) Implementasi Pasal 69 UU No 6 Th 2014 Tentang Desa

IMPLEMENTASI PASAL 69 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) Oleh: SRINGATIN 14.12.28.090 Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa d…

(TESIS) Analisis Sistem Kepartaian dalam Sistem Demokrasi Menurut UU No 2 Tah…

ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Oleh: Nadie Andrias Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, mensyaratkan bahwa pembentukan partai politik haruslah didirikan secara sukarela dan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, b…

(Majalah) Komisi yudisial : Sewindu KY mengukuhkan sinergitas memperkokoh kew…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1978-1458

Deskripsi Fisik

1,58 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340 AND k

(Hukum) Perkembangan hukum di indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-60638-7-8

Deskripsi Fisik

v,170 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.082 REC p

(FH) Ilmu hukum

Edisi

Cet. 8

ISBN/ISSN

978-979-491-032-0

Deskripsi Fisik

v, 407 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 SAT i c.1

(Skripsi) Implementasi restorative justice dan diversi terhadap anak pelaku t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

109 Hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340 LAN i

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia

Edisi

Edisi 1 Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-602-19824-9-5

Deskripsi Fisik

305 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 343.07 SAL h