Undang - Undang Agraria

Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …

Undang - Undang Pasar Modal

Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca! Berisi : - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal - PP Nomor 12…

Hukum Kepolisian & Kemiliteran

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan

Dalam rangka mengadakan satu hukum untuk semua golongan penduduk di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu kitab undang-undang yang sekarang juga seutuhnya dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk negara kita. Bukankah Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu yang mula-mula hanya diperuntukkan bagi golongan Eropah, sudah seluruhnya berlaku untuk semua penduduk golongan…

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) & KUHAP (kitab undang-undang hukum ac…

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

978-602-394-427-9

Deskripsi Fisik

396 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 BHU k

Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Waj…

taxpalnning, kewajiban dan hak wp, pemungutan PPN dan PPH, penghasilan dan biaya, penyusutan dan amortisasi fiskal, rekonsiliasi rugi laba fiskal equalisasi, perbandingan utang dan modal, revaluasi aktiva tetap, studi kasus PT x thun 2015.

Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Sebagai bangsa yang hidup di atas cincin api (ring of fire), Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari potensi bencana. Istilah bencana akan selalu berhubungan dengan risiko. Risiko inilah yang harus selalu diusahakan untuk diminimalisir sekecil mungkin. Hal yang harus pula disadari bahwa bencana tidak lagi selalu berbasis alam. Bencana juga bisa diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang meng…

HAM : tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum (Kompilasi I…

Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…

Himpunan Peraturan Menteri dalam Negeri Bidang Politik dan Pemerintahan Umum …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 538 hlm ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TIM h