Buku ini memuat undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dilengkapi dengan intruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menenga; peraturan menteri negara koperasi dan ukm, nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang pembersayaan business development services-provid…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,tindak pidana yang terjadi saat ini telah berkembang pesat,sifatnya telah menjadi lintas batas Negara (interboundary),canggih (sophisticated),terorganisasi (organized),dan beragam (varied),seperti money laundering,illegal,pajak,korupsi,terrorism,penggelapan uang hasil transaksi narkoba,pajak,korupsi,dan lain lain.untuk memberantas kejahatan…
undang-udnang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. dalam undang-undang ini di atur menegnai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa terhdap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan indonesia. buku ini memuat undang-unang nomor 1…
UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No 24 Tahun 1992 Tentang pentaan ruang, untuk mengantisipasi kompleksitas hukum dalam penataan ruang dan sebagai dasar penegakan hukum dalam penataan ruang. Buku ini memuat UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dilengkapi dengan PP No 26 Tahun 2998 Tentang rencana tata ruang wilayah Nasional dan Kepres No. 62 tahun…
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembentukan UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah menjdai UU No 17…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…