peretasan jaringan adalah salah satu kegiatan yang sangat menarik, untuk kebutuhan pengujian maupun penyerangan. dengan menguasai berbagai tool untuk peretasan jaringan, anda bisa mengamankann sistem anda dengan lebih baik dan mengetahui modus-modus penyerangan sistem. selain itu, anda juga akan tahu bagaimana caranya mengumpulkan informasi untuk engenali lingkungan sistem, lalu belajar baga…
Statistik Ekonomi Keuangan daerah provinsi Lampung, Vol.18 No.06 juni 2018 *Jumlah Bank,Kantor Bank dan perusahaan pembiyaan ,pp 2 *Kegiatan Perbankan pp 6-48 *Perdagangan Internasional pp 98-116 *Indeks Harga Konsumen pp 120-122 *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pp 126-136 *Metadata pp 145-167
Statistik Ekonomi Keuangan daerah provinsi Lampung, Vol. 18 No. 04 , April 2018, Berisi : *Jumlah Bank,Kantor Bank dan perusahaan pembiyaan ,pp 2 *Kegiatan Perbankan pp 6-48 *Perdagangan Internasional pp 98-116 *Indeks Harga Konsumen pp 120-122 *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pp 126-136 *Metadata pp 145-165
Statistik Ekonomi Keuangan daerah provinsi Lampung, Vol.18 No.05, Mei 2018, Berisi : *Jumlah Bank,Kantor Bank dan perusahaan pembiyaan ,pp 2 *Kegiatan Perbankan pp 6-48 *Perdagangan Internasional pp 98-116 *Indeks Harga Konsumen pp 120-122 *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pp 126-136 *Metadata pp 145-165
Statistik Ekonomi Keuangan daerah provinsi Lampung, Vol. 18 No.01,Januari 2018 , Berisi : *Jumlah Bank,Kantor Bank dan perusahaan pembiyaan ,pp 2 *Kegiatan Perbankan pp 6-70 *Perdagangan Internasional pp 74-92 *Indeks Harga Konsumen pp 96-98 *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pp 102-118 *Metadata pp 121-141
Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Vol.18 No. 08, Agustus 2018, Berisi : *Jumlah Bank, Kantor Bank dan perusahaan Pembiayaan , pp 2 *Kegiatan Perbankan ,pp 6-94 *Perdagangan Internasiona,pp 98-116 *Indeks Harga Konsumen ,pp 120-122 *Produk domestik regional (PDRB), pp 126-136 *Metadata, pp 145-165
Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan wrga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat maupun rakyat, keduanya punya batas elkukan tidnakannya agara dapat terwuju…
Jurnal Sistem informasi , Vol.9 No.2 , October 2013, Berisi : *An IT2FS model for sharia credit scoring: Analysis dan design ,-Galih Kurniawan Sidik, Taufik Djatna, Agus Buono ,pp 58 *DEfining Knowledge management strategi in Indonesia government: Case study head office of badan kepegawaian negara,- Elin Cahyaningsih, Dieny Sukmiati, Nur Chasanah, Dana Indra Sensuse ,pp 67 hlm *DEvelopment o…
Patanjala, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Volume 3 Nomor 3, September 2011 berisi: * Struktur sosial, politik, dan pemilikan tanah di Priangan abad ke-19 - Mumuh Muhsin Z, pp. 386-401 * Eksistensi seni pencak silat di Kabupaten Purwakarta (Kajian tentang strategi adaptasi) - Irvan Setiawan, pp. 402-423 * Toponimi di Kabupaten Cirebon - Hermana, pp. 424-441 * Kajian nilai budaya dalam…
Kemiskinan menjadi soal yang tak kunjung terpecahkan di negara kita. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program bagi kelompok miskin. Program-program antara seperti pembangunan infrastruktur publik juga digalakan pemerintahan sekarang, antara lain, untuk menjawab problem ekonomi rakyat. Faktanya, di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada, belum …