Simpulan dalam penelitian ini adalah; pertama, penetapan kebijakan hukum untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi lampung Kedua, peran birokrat di Pemerintah provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergritasparti…
Buku ini merupakan hasil inventaris terhadap berbagai artikel tulisan atau makalah dari beberapa dosesn pengajar dan narasumber dari berbagai kegiatan forum ilmiah yang telah diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini menggambarkan berbagai sudut pandang dalam menykapi dan menganalisa perkemb…
Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…
secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses litigasi.proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose,tidak responsif,time consuming proses berperkayanya,dan terbuka untuk umum.seyogianya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tida…
Dalam buku ini yang berjudul edisi revisi hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi dikupas tahap demi tahap secara mendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunkan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas…
PengaSumber utama penulisan buku ini adalah KUHPerdata yang meliputi Buku tentang Orang.Buku II tentang Benda.Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa,sehingga pembahasan dalam buku ini pun meliputi materi hukum tentang orang,hukum tentang keluarga,hukum benda, hukum jaminan,hukum perikatan,dan hukum perjanjian. Melalui buku ini pembaca diberikan penjel…
Akhir-akhir ini, buku mengenai hukum perdata tampaknya sudah jarang ditulis sehingga yang beredar adalah buku lama. Oleh karena itu dibutuhkan referensi buku ajar yang dapat meng-up date perkembangan tersebut.Buku ini ditulis untuk memperbarui perkembangan hukum perdata yang memang sudah banyak aturan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang telah diperbaharui, dalam arti telah dia…
Buku ini terdiri dari 5 bab, yang masing–masing materi diuraikan secara ringkas sebagai berikut: Bab 1. Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Bab 2. Hukum Progresif Alternatif Kebuntuan mazhab Positivistik (Gairah Hukum Progresif) Bab 3. Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi Bab …
HKI adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, karena metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat, HKI sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.