Teori Administrasi Publik

Buku ini berisikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi publik. Secara lebih mendalam, buku inimembahas teori administrasi publik, peran administrasi publik, ruang l;ingkup administrasi publik, sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik, dan ditambahi pula dengan beberapa bahasan mengenai konsep manajemen pbulik, paradigma manajemen, fungsi-funsi manajemen, teori dan konsep …

Teori Administrasi Publik

Buku ini berisikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi publik. Secara lebih mendalam, buku inimembahas teori administrasi publik, peran administrasi publik, ruang l;ingkup administrasi publik, sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik, dan ditambahi pula dengan beberapa bahasan mengenai konsep manajemen pbulik, paradigma manajemen, fungsi-funsi manajemen, teori dan konsep …

Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…

Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-345-110-6

Deskripsi Fisik

viii; 300 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 306.23 ODE h

Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk sikap, perilaku bela negara. Berpikir dan bertindak komprehensif-integral dalam kehidupan nasional. Menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan menerapkan ilmu secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia. Materi bahan ajar ini terdiri dari 9 kajian, antara lain: pengantar pendidikan kewarganegar…

(PASCA) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan …

Etika Administrasi Negara

Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memilki posisi yang sangat penting dalam proses administrasi engara. Pertimbangan-pertimbnagan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan pranata-pranata pemabngunan yang berwatak dan bermoral serta mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dengan setiap warga negara…

Administrasi keuangan negara

Keuangan negara adalah kekayaan yag di kelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimilki; kertas berharga yang bernilai uang yang di miliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang di milki dan/ atau di jamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya…

Politik Perumusan Kebijakan Publik

Buku ini memaparkan berbagai teori tentang proses perumusan kebijakan secara sederhana dan ringkas, disertai dengan contoh-contoh kasus. Sangat dianjurkan untuk para pembaca yang berkecimpung di bidang politik, pemerintahan dan administrasi negara maupun para politisi dan birokrat. Bab-bab yang terdapat di dalamnya adalah tentang model elitis pembuatan kebijakan, model pluralis, non-decision ma…

Hukum acara peradilan tata usaha negara : transformasi & refleksi

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan…