Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. 40 Th. 2004

dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi undang-undang republik indonesia nomor tahun 2004 tentang sistem jaminann nasional. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.oleh karenanya, pemerintah memnadang …

Undang - Undang Akuntan Publik (UU RI No. 5 Th. 2011)

Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…

Undang - Undang Agraria

Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …

KUHD : Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indone…

Edisi

2017

ISBN/ISSN

978-602-167-423-9

Deskripsi Fisik

viii, 516 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2014007 UND

Kumpulan Lengkap UU Ormas Dan Yayasan

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Selain ormas, yayasan di Indonesia juga berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.…

Undang - Undang Pasar Modal

Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca! Berisi : - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal - PP Nomor 12…

Hukum Kepolisian & Kemiliteran

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran & Undang -Undang RI …

UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…

Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan

Dalam rangka mengadakan satu hukum untuk semua golongan penduduk di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu kitab undang-undang yang sekarang juga seutuhnya dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk negara kita. Bukankah Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu yang mula-mula hanya diperuntukkan bagi golongan Eropah, sudah seluruhnya berlaku untuk semua penduduk golongan…