Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan

Dalam rangka mengadakan satu hukum untuk semua golongan penduduk di Indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu kitab undang-undang yang sekarang juga seutuhnya dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk negara kita. Bukankah Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu yang mula-mula hanya diperuntukkan bagi golongan Eropah, sudah seluruhnya berlaku untuk semua penduduk golongan…

3 Kitab Undang-Undang hukum KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) , KUHP…

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-25-9466-9

Deskripsi Fisik

x, 848 hlm ; 19.5 cm.

Judul Seri

3 Kitab Undang-Undang hukum KUHPer-KUHP-KUHAP

No. Panggil

SR 345.598 TIM t c.

Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia : ketetapan majelis permusy…

Edisi

Ed. I

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

261 Hlm., : 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02598 SEK m

Omnibus law : teori dan penerapannya

Buku berjudul "Omnibus Law" berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Buku ini juga mengulas persoalan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.

Omnibus law dalam grand desain sistem hukum Indonesia : studi kasus UU No. 1…

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) & KUHAP (kitab undang-undang hukum ac…

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

978-602-394-427-9

Deskripsi Fisik

396 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 BHU k

Kitab Undang-undang hukum KUH perdata

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5448-52-2

Deskripsi Fisik

556 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.598 TIM k

Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi 2)

Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup pertahanan dan keamanan. Secara operasional, prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU Buku hadir untuk memaparkan bagaimana proses dan t…

Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Untuk mempermudah penerapan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Peraturan pemerintahan pengganti undnag-undang nomor 1 tahun 2002, perlu adanya buku yang dapat di pergunakan sebagai pedoman untuk menerapkan undang-undang tersebut. Di dalam buku ini dibahas mengenai apa yang di maksud tindak pidana terorisme, penyedikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi, …