Timbulnya hukum karena manusai hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pibadi dalam hidup bermasyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhlup ciptaan tuhan yang di jadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, merek…
Hakikat pembangunan nasioanl adalah pembangunan mnusia yang seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat. pembangunan mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara lahiriah dan batiniah.
Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan …
Hukum pidana di indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, uang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus)…
Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran startegis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu m…
Kita semua adalah konsumen , dalam pengertian yang seperti ini berarti perlu adanya penigkatan upaya untuk melindungi kepentingan konsumen. Undang – undang perlindungan konsumen sampai saat ini masih dirasakan berlakunya bersifat utopis. Perlu adanya peran pemerintah secara serius untuk menegakkan norma – norma dalam UUPK., meskipun adanya peran lembaga swadaya masyarakat dalam mempublik…
“dapatkan BANK dipaitkan secara hukum oleh kreditornya?” “sejauh mana ketentuan RAHASIA BANK dapat diterobos untuk menaggulangi kejahatan pencucian uang (money laundering)?” “bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dan nasabah dari BANK yang dimerger?” Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, me…
Tulisan ini merupakan bagian dari hukum acara pidana yang pembahasannya tidak hanya didasarkan pada undang - undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) tetapi juga didasarkan pada produk internal dari kejaksaan Republik Indonesia, baik berupa surat Edaran maupun Surat Jaksa Agung yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinngi di Indonesia yang berhubungan dengan tugas penuntutan yang haru…