taxpalnning, kewajiban dan hak wp, pemungutan PPN dan PPH, penghasilan dan biaya, penyusutan dan amortisasi fiskal, rekonsiliasi rugi laba fiskal equalisasi, perbandingan utang dan modal, revaluasi aktiva tetap, studi kasus PT x thun 2015.
Bagaian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Bagian 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil