ANALISIS RELEVANSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ABSTRAK Oleh AGUNG MULYA UTAMA Penguasaan/pemilikan tana…
ANALISIS TUGAS DAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH (studi pada kantor pertanahan kabupaten lampung utara) Oleh Rustam ABSTRAK Penjelasan pasal 19 ayat (1) UUPA,untuk menjamin kepastian hukum oleh peme…
ABSTRAK ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (kajian analisis peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana) Oleh JERRI YUNIOR PENNA 1212.21.027 Penghentian penyidikan suatu …
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA BANK DAN KOPERASI DALAM PENYALURAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA (studi pada koperasi wanita “melati” di kelapa tujuh kotabumi) ABSTRAK Oleh Yulia farida Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi …
David C. Korten dalam bukunya When Corporations Rule The World (1995) berucap, bahwa dalam paruh akhir abad keduapuluh terjadi perubahan yang luar biasa dari sejarah manusia. Temuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan telah menghantarkan peradaban menjadi sangat maju. Seperti terwujudnya perjalanan luar angkasa, komputer, kecanggihan pengobatan hingga perlengkapan hidup sehari-hari. Ini semua da…
ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) (studi pada pemerintah kabupaten tulang bawang barat) ABSTRAK Oleh SODRI HELMI Kebijakan umum anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebija…
APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES GANTI RUGI ( TALI ASIH) DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DENGAN PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (studi pada kantor badan pertanahan kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh …
EKSISTENSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (studi dinas pariwisata pemerintah kabupaten lampung tengah) ABSTRAK Oleh Reza fahlepi …
ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI DINAS PROVINSI LAMPUNG (studi putusan pengadilan negeri tanjung karang no.932/PID B/PN.TK) Oleh :SERLY APRILIA Dinas sosial provinsi lampung,di bandar lampung merupakan instansi pemerintah yang berkepentingan dan bertanggung jawab secara moral dalam menangani masalah pelayan…
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (studi pada kanwil badan pertanahan nasional provinsi lampung) ABSTRAK Oleh ANDIKA SEMPURNA JAYA 12.12.22.006 Pemanfaatan …