Patanjala, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol.3 No.2, Juni 2011, Berisi : *Sejarah sosial ekonomi majalengka pada masa pemerintahan hindia belanda (1819-1942),-Miftahul Falah pp 190-209 *Kontinuitas Pola Pewarisan seni menenun songket di nagari pndai sikek, tanah datar,- Eny Christyawaty pp 210-226 *Peran Masyarakat jakarta dalam kelangsungan hidup ondel-ondel ,- Yudi Putu Satriadi pp…
Berita Peradilan, Edisi 1/Agustus 2010 berisi: * Menyamakan persepsi dan menguji komitmen keterbukaan informasi di lembaga penegak hukum * Data berkualitas untuk kebijakan tepat sasaran * Data statistik sebagai alat menghitung beban kerja, kinerja, dan kebutuhan personil hakim/jaksa
Jurnal Ilmiah FIFO Forum Sistem Informasi, Volume VIII/No.2/November/2016 berisi: 1. Analisa kaitan virus komputer, etika dan hukum di Indonesia - Diky Firdaus, pp. 1-5 2. Aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan siswa teladan menggunakan metode topsis - Halim Agung, Ricky, pp. 6-14 3. Perancangan sistem penjualan pulsa - Yulia Eka Praptiningsih, Winda Widya Ariestya, Nurkhamid Mu…
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi UUD 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturqan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang be…
Buku ini berusaha menjawab dua masalah utama penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Pertama, mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak merefleksikan kultur hukum pencegahan tindak pidana suap? Kedua, bagaimana konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi ilmu hukum dan moral. Latar belakang pe…
Al-'adalah, jurnal hukum islam, volume. X! no.1 juni 2012 berisi: Pengaruh perkembangan Cybercrime terhadap penegakan hukum pidana-Moh. Mukri, pp.1 Hukum islam dalam pembangunan hukum nasional di indonesia: tinjauan ketatanegaraan-faisal, pp.7 Peranan siyasah syariyyah dalam memahami Nas-Nas -AgamaIrwantoni,pp.13 Kejahatan seksual dalam perspektif hukum islam –A.Khumedi Ja’far,pp.27 Qa…
Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No.2, September 2012 berisi: ~ Analisis terhadap tugas dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata - Bambang Hartono, pp. 119-132 ~ Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Coorperate Social Responsibility) pada PT. Kalirejo Lestari - Tami Rusli, pp. 133-143 ~ Dimensi moral dalam bentangan filsafat dan teori hukum - Slamet Haryadi, …
Buku ini sendiri membahas terkait hukum keuangan negara. Yang dibahas mulai dari konsep dan teori hukum keuangan negara, landasan hukum keuangan negara, pengelola hukum keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengambalian kerugian negaradi luar peradilan, pengembalian kerugian negara melalui peradilan, hingga anggaran negara dan lain sebagainya.
pembangunan hukum nasional menjadi isu yang seakan tidak pernah tuntas, berikrar membentuk sebuah negara dengan label negara hukum republik indonesia. memang seperti sebuah mimpi, yang sesugguhnya sangat dinanti-nantikan wujudnya, dalam persektif hidup dan kehidupan berhukum dinegeri ini.