Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…
Buku ini menguraikan mengenai Hukum Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab! Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan, Pengertian,…
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing…
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah diakui telah dirasakan di berbagai kehidupan, tetapi dianggap masih lamban dan belum optimal, walaupun pihak pemerintah daerah telah berupaya dengan segala daya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dengan cukup memadai. Pendapatan daerah dan anggaran daerah merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggaraan p…
Gerakan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) sedang menjadi tren di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terkait dengan maraknya pengembangan kota cerdas tersebut, buku pedoman ini dibuat dengan maksud sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan entitas terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan maupun pengembangan kota dan kabupaten cerdas. Buku ini terbagi m…