Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat…
Dengan semakin berkembangnya sarana teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat saat ini,diiringi juga semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hokum.hal tersebut juga menyebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang hokum.namun demikian,pada kenyataannya belum seluruh masyarakat memiliki pengetahuan tentang hokum secara nyata. Berangkat dari pemikiran di atas,m…
Ruang lingkup acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengka, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di mahkamah agung. Lebih daripada itu, b…