Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…
Ilmu negara mempelajari berbagai aspek negara, seperti sistem pemerintahan, interaksi politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam ilmu negara meliputi asal mula terjadi dan tenggelamnya negara, unsur-unsur negara, hakikat negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk negara, dan sebagainya. Selain itu, peninjauannya juga meliputi negara yang han…
Buku ini disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester yang telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan keilmuan hukum di lapangan, mengingat banyak sekali buku-buku ajar hukum tata usaha negara yang sifatnya pengantar yang beredar di pasaran, maka penulis mencoba menyajikan buku ajar yang berbentuk advance. Buku ini membahas beberapa BAB di antaranya : BAB 1 PENDA…
Reformasi administrasi pada hakikatnya menyangkut dimensi dan spectrum yang sangat luas dan kompleks dengan tujuan yang sangat jelas,yaitu menyempurnakan performance dari birokrasi,baik dalam formulasi maupun implementasi.ini didasarkan atas tuntutan reformasi yang dirumuskan dalam slogan anti korupsi,kolusi dan nepotisme yang begitu menggambarkan kebobrokan system pemerintahan Negara yang dido…
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…
Daftar isi ========== BAB 1 ADMINISTRASI PUBLIK - Konsep Administrasi Publik - Perkembangan Paradigma Administrasi Publik - Dari Administrasi Negara ke Adminsitrasi Publik BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK - Konsep Kebijakan Publik - Tingkatan Kebijakan Publik - Model-Model Kebijakan Publik BAB 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK - Konsep Perumusan Kebijakan - Identifikasi dan masalah pemahaman - Pe…
Hak uji materil atau yang dikenal denagn istilah judicial revie merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-unangan di tingkat mahkamah agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check dan balances antarorgan pelaksana kekuasaan Negara. Bertitik tolak pada pasal 24 ayat 1 UUD NKRI 1945 jo. Pe…
Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur uta…
Reformasi administrasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Habibie, Gus Dur, Megawati dan yang masih harus dilakukan Birokrasi adalah alat Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan programnya. Keluhan masyarakat biasanya terjadi karena ada kesenjangan menganga antara kebijakan yang muluk-muluk dan kinerja birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak transparan. Lebih runyam lagi, bi…