Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da…

Bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1…

Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi

Urutan penyajian dalam buku "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat", Ini tersusun dalam bab-bab sebagai berikut : Bb 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 Identifikasi dan Integrasi Nasional Bab 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia Bab 4 Kewajiban dan Hak Warga Negara Bab 5 Demokrasi dan Pendidikan Dem…

Kewarganegaraan di Indonesia : Konsep dan Petunjuk Praktis Tentang Kewarganeg…

Buku Kewarganegaraan di Indonesia ini memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai kewarganegaraan di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat luas agar lebih memahami tentang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. “Buku ini menjadi penting bagi kalangan akademisi, peneliti, praktisi perdata, pelaku kawin campur, mahasiswa, dan masyarakat luas, untuk …

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…

Ilmu Negara

Ilmu negara mempelajari berbagai aspek negara, seperti sistem pemerintahan, interaksi politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam ilmu negara meliputi asal mula terjadi dan tenggelamnya negara, unsur-unsur negara, hakikat negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk negara, dan sebagainya. Selain itu, peninjauannya juga meliputi negara yang han…

Hukum Tata Usaha Negara : Suatu Implementasi Administrasi Negara Dalam Tata N…

Buku ini disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester yang telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan keilmuan hukum di lapangan, mengingat banyak sekali buku-buku ajar hukum tata usaha negara yang sifatnya pengantar yang beredar di pasaran, maka penulis mencoba menyajikan buku ajar yang berbentuk advance. Buku ini membahas beberapa BAB di antaranya : BAB 1 PENDA…

Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, Dan strategi

Reformasi administrasi pada hakikatnya menyangkut dimensi dan spectrum yang sangat luas dan kompleks dengan tujuan yang sangat jelas,yaitu menyempurnakan performance dari birokrasi,baik dalam formulasi maupun implementasi.ini didasarkan atas tuntutan reformasi yang dirumuskan dalam slogan anti korupsi,kolusi dan nepotisme yang begitu menggambarkan kebobrokan system pemerintahan Negara yang dido…

Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

979-345-110-6

Deskripsi Fisik

viii; 300 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 ODE h

Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…

Administrasi Publik (Good Governance Menuju Sound Government)

Daftar isi ========== BAB 1 ADMINISTRASI PUBLIK - Konsep Administrasi Publik - Perkembangan Paradigma Administrasi Publik - Dari Administrasi Negara ke Adminsitrasi Publik BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK - Konsep Kebijakan Publik - Tingkatan Kebijakan Publik - Model-Model Kebijakan Publik BAB 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK - Konsep Perumusan Kebijakan - Identifikasi dan masalah pemahaman - Pe…