Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…

Hukum Orang Asing di Indonesia

Buku ini berisi tetang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di lndonesia. Perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Orang asing yang menjadi pengusaha akan mengetahui bidang usaha apa saja yang dapat dilaksanakan di lndo…

Hukum Tata Negara Indonesia

Sumber - sumber hukum Tata Negara merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami untuk menjaga dinamika negara dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Tanpa memahami hal ini, suatu negara tidak mungkin bisa berkembang dengan baik mengikuti percaturan dunia. Khusus di Indonesia, sebagaimana judul buku ini HTN INDONESIA, perlu dipahami pengertian - pengertian dan teori - teori umum …

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-9377-07-2

Deskripsi Fisik

xi, 102 hlm : ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 SRI h

Aspek hukum penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia

Dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, maka sudah tentu badan administrasi publik dan aparatur pemerintahan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan. Sebaliknya, para praktisi dan akademisi di bidang hukum juga dapat memiliki kemampuan dan k…

Keputusan administrasi negara

Mengambil keputusan bagi pejabat administrasi negara merupakan permulaan dari semua macam aktivitas yang dilakukan secara sadar, terarah dan berlangsung dalam suatu sistem organisasi administrasi negara. Keputusan pejabat administrasi negara sesungguhnya merupakan produk kebijaksanaan yang hakekatnya merupakan perbuatan administrasi negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijaksanaan …

Keuangan Daerah & Pengawasannya

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna meurpakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan ublik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pad aprinsip-prinsip pen…

Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum pembuktian merupakan kaidah yang mengatur perihal pembuktian, yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti dan dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran suatu fakta. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum pembuktian merupakan inti persidangan, yang akan mengantarkan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Buku ini diharapkan dapat menjel…

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Daftar Isi BAGIAN 1 - DASAR-DASAR PERADILAN TUN (KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK) 1. Filosofi, Asas, dan Kebersisteman Hukum AcaraPeradilan TUN A. Filosofi Hukum Acara Peradilan TUN B. Asas Peradilan TUN C. Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN 2. Kelembagaan Peradilan TUN A. Peradilan TUN dalam Lintasan Sejarah B. Dasar Hukum C. Struktur Organisasi D. Pembinaan dan Peng…

Pendidikan Kewarganegaraan

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

Bandar Lampung

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 JAL p