Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah

Mau seberapa menjanjikannya sebuah bisnis yang telah direncanakan, bisnis tersebut akan sangat terancam dan berisiko jika dibangun tanpa dasar hukum bisnis yang sesuai dengan peraturan setempat. Hukum tersebut termasuk dengan memperhatikan hukum perlindungan konsumen. Ada banyak aspek dalam hukum perlindungan konsumen, baik dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat dimensi hukum positif hing…

Aspek Hukum Dalam Bisnis

Hukum merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia bisnis. Pemahaman terkait hukum akan melancarkan bisnis serta menghindarkan usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan. Buku ini membahas beberapa hal mengenai aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis. Pembahasan tersebut meliputi hukum perserikatan dan perjanjian, anti monopoli dan persaingan tidak sehat, hukum perlindungan konsumen, kepailit…

Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP ( Edisi Revisi )

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…

Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen

Buku pokok-pokok hokum perlindungan konsumen ini merupakan buku edisi pertama dan penulis terinspirasi berdasarkan hasil penelitian hibah bersaing yang dibiayai oleh DIKTI.buku ini digunakan bagi mahasiswa fakultas hokum dalam rangka materi perkuliahan hokum perlindungan konsumen yang merupakan salah satu matakuliah yang diasuh oleh penulis. Buku pokok-pokok hokum perlindungan konsumen merupak…

Pedoman Praktis Menghindari Prangkap Utang Kartu Kredit

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-8442-07-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 332.7 FLO p

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 2 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 5 No. 1 - Juli 2010, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tami Rusli Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime M. Yustia A. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Erna Dewi Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Ke…

Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Banda…

Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Hukum dan Kekuasaan Hukum HM Siregar Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce Tami Rusli Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraa…

Pranata Hukum, Vol. 7 No. 1 Januari 2012, Jurnal Ilmu Hukum

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Januari 2012 berisi: ~ Pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap karakter produk hukum - Lintje Anna Marpaung, pp. 1-14 ~ Tindak Pidana penistaan agama oleh kelompok aliran di Indonesia - Marsudi Utoyo, pp. 15-26 ~ Efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan - Antony Royan Adyan,…

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK : dalam teori dan praktik

Dalam buku ini penulis melihat terdapat kelemahan atas putusan yang dikeluarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), pada satu sisi putusan yang dikeluarkan dianggap kurang efektif karena diberikannya peluang oleh UUPK untuk melayangkan upaya keberatan kepada pengadilan sehingga perlu adnaya solusi persoalan tersebut untuk putusan BPSK yang efektif di masa mendatang.

Jurnal HUKUM IUS QUIA IUSTUM-Volume 25 No.1, Januari 2018

*Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia-Ika Riswanti Putranti,pp 1-23 *Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender-Siti Anisah dan Trisno Raharjo,pp 24-48 *Towards Legal Coherence in Trademark Law and Investment Law of Asean Countries Post AEC (Asean Economic Community) Blueprint 2025-Tomi Suryo Utomo,pp 49-68 …