Dilengkapi dengan : - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - PP RI No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik - PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - PP RI No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing - PP RI No. 50 Tahun 2005 tentang Pen…
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tanggl 29 September 2016 Tentang pedoman …
Di dalam buku ini berisi undang-undang nomor 36 tahun2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan dilengkapi juga dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan.
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing…
Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…
undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan an…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan kapa…