Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam hukum keluarga kita telah mempunyai suatu kompilasi yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya aturan dalam bidang hukum perdata Islam, dalam hal ini ada tiga buku, yaitu: Buku I: Perkawinan, Buku II: Kewarisan, dan Buku III: Perwakafan. Kumpulan hukum tersebut disebut dengan Kompilasi Hukum Islam atau populer disingkat dengan KHI, yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991. Sehingga…

HCM 4.0 peta jalan upgrade sistem manajemen SDM masa depan

Buku HCM 4.0 Menawarnkan sudut pandang yang beragam, pengelaman dan pemikiran yang kaya, serta menarik untuk dijadikan bacaan praktis, dosen, mahasiswa maupun khalayak umum.

Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran & Undang -Undang RI …

UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…

KUHAP dan KUHP

Edisi

Cet.19

ISBN/ISSN

978-623-391-011-8

Deskripsi Fisik

x, 410 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 TIM k

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Ac…

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2019)

Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…

Undang-Undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …

Himpunan Peraturan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan Edisi Terbaru

Tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah : meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Adapun UU tentang pertanahan bermaksud untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, te…

Making indonesia 4.0 : transformasi industri manufaktur nasional ke industri 4.0

Dunia telah memasuki revolusi industri generasi keempat atau yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan semakin konvergensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, melainkan …

Perlindungan anak & undang-undang RI no.11 Th. 2012 tentang sistem peradilan …

Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak. Kesejahteraan Anak. Pengadilan Anak. Konvensi Ilo Tentang Hak-Hak Anak. Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking). Sistem Peradilan Pidana Anak.