Undang - Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keu…

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adila kepada seluruh rakyat indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang me…

Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. 40 Th. 2004

dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi undang-undang republik indonesia nomor tahun 2004 tentang sistem jaminann nasional. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial.oleh karenanya, pemerintah memnadang …

Undang - Undang Akuntan Publik (UU RI No. 5 Th. 2011)

Pemerintah mensahkan UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. UU ini sebagai pengganti UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU No 34 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik. UU RI No 5 tahun 2011 tentang…

Undang - Undang Agraria

Berisi: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas …

Undang - Undang Administrasi Pemerintah Dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

Pengaturan terhdap adminstrasi pemerintah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak adminstrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan an kepastian hukum. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang adaminstrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan …

Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Th.2004)

Edisi

Edisi 3

ISBN/ISSN

979-342-167-3

Deskripsi Fisik

234 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2004004 UND

KUHD : Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indone…

Edisi

2017

ISBN/ISSN

978-602-167-423-9

Deskripsi Fisik

viii, 516 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2014007 UND

Kumpulan Lengkap UU Ormas Dan Yayasan

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Selain ormas, yayasan di Indonesia juga berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.…

Undang - Undang Keimigrasian (UU RI No.6 Th.2011)

Edisi

Edisi 2

ISBN/ISSN

979-007-403-4

Deskripsi Fisik

168 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2011006 UND

Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Impelementasinya

New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tentang k…