penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Ind…
Buku yang merupakan hasil penelitian penulis di bidang hukum pengangkutan materi bahasannya dikembangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengangkutan Indonesia yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) Indonesia, Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia, Undang-Undang Pengangkutan Darat Indonesia, Undang-Undang Pengangkutan Perairan …
Buku ini menyajikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, instrumen strategis dalam rangka konsolidasi hukum pidana nasional seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. UU ini dirancang untuk memastikan keselarasan norma pidana di berbagai undang-undang sektoral dengan sistem pemidanaan KUHP baru. Melalui pengaturan penyesua…
Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pengmbangunan huum nasional. Penggantian Wetboek van Strafrecht yang selama ini menjadi dasar Kitan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta dinamika hukum nasional dan internasional.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) dan/atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangka…
Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang…
Semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukumhukum yang berlaku saat ini di Indonesia, maka semakin besarlah minat masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik yang bertujuan hanya untuk menambah wawasan mereka tentang hukum, maupun mereka yang benar-benar berminat memahami dan mempelajari hukum di Indonesia. …