Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Buku ini menguraikan mengenai Hukum Pemerintahan Daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab! Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan, Pengertian,…

Hukum Transportasi Dan Lalu Lintas

Buku ajar hukum transportasi dan hukum lalu lintas ini telah disusun secara sistematis dan disajikan secara praktis. Adapun topik yang telah disajikan dalam penulisan buku ini meliputi; pendahuluan, transportasi umum, pengangkutan dalam perspektif hukum ekonomi, pengangkutan transportasi laut, pengangkutan transportasi udara, lalu lintas, tentang jalan, pidana lalu lintas dan angkutan jalan, ga…

Undang - Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

- Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Penjelasan Atas Undang-UndangbRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah. - Penjelasan Atas Peraturan Pe…

Undang - Undang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup : Edisi Terbaru

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. …

Undang - Undang R.I No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dilengkapi dengan : - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - PP RI No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik - PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia - PP RI No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing - PP RI No. 50 Tahun 2005 tentang Pen…

Kitab Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. - Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tanggl 29 September 2016 Tentang pedoman …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 & PP RI Tahun 2008 Ten…

Di dalam buku ini berisi undang-undang nomor 36 tahun2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan dilengkapi juga dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perpajakan.

Amandemen undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik (UU RI No. Tah…

Edisi

Cet. 3.

ISBN/ISSN

978-979-007-719-5

Deskripsi Fisik

viii, 318 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2016019 UND

Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Th.2008)

Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…

Undang - Undang Badan Pemeriksa keuangan (UU RI No. 15 Th.2006)

undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…