KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Ac…

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…

Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia

dalam kegiatan pemberian kredit,khususnya kredit perbankan,jaminan kredit mempunyai peranan penting.dari praktik perbankan,sering kita lihat adanya penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak peminjam.hal tersebut perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkan karena pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada…

Undang - Undang Pelayanan Publik (UU RI no.25 Tahun 2009)

penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Ind…

Amandemen undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik (UU RI No. Tah…

Edisi

Cet. 3.

ISBN/ISSN

978-979-007-719-5

Deskripsi Fisik

viii, 318 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598.2016019 UND

Hukum Pengangkutan Niaga

Buku yang merupakan hasil penelitian penulis di bidang hukum pengangkutan materi bahasannya dikembangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengangkutan Indonesia yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) Indonesia, Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia, Undang-Undang Pengangkutan Darat Indonesia, Undang-Undang Pengangkutan Perairan …

Penyesuaian pidana undang-undang no. 1 tahun 2026

Buku ini menyajikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, instrumen strategis dalam rangka konsolidasi hukum pidana nasional seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. UU ini dirancang untuk memastikan keselarasan norma pidana di berbagai undang-undang sektoral dengan sistem pemidanaan KUHP baru. Melalui pengaturan penyesua…

KUHP, KUHAP & Penyesuaian Pidana

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pengmbangunan huum nasional. Penggantian Wetboek van Strafrecht yang selama ini menjadi dasar Kitan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta dinamika hukum nasional dan internasional.

Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) dan/atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Anotasi KUHAP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang …

Pembentukan KUHAP sudah dimulai sejak tahun 2012, namun sempat terhenti karena saat itu sebahagian besar pendapat menyatakan lebih baik menyelesaikan KUHP sebagai hukum materiil terlebih dahulu baru kemudian KUHAP. KUHP disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 624 KUHP tertulis bahwa KUHP mulai berlaku 3 tahun setelah diundangka…