Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…
undang-undang ini diterbitkan untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1973tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam undang-undang ini, diatur hal-hal baru dalam prosesdinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK, perluasan kewenangan BPK, penegasan kemandirian BPK, dan adanya dewan kehromatan BPK. Bersama dengan…
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan an…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan kapa…
Dalam buku ini telah kami rangkum UU No 31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No. 12 tentang Pemilu yang dilengkapi dengan Kepres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU dan PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, dan PP No. 5 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol, serta perubahannya, PP No. 12 tahun 1999, dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2002 tentang p…
Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dn Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom…
- Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. - Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi…
- Amandemen uu mahkamah agung 2009 - Amandemen uu peradilan agama 2009 - Amandemen uu peradilan umum 2009 - Amandemen peradilan tata usaha negara 2009 - UU pengadilan tindak pidana korupsi 2009 - Amandemen uu perikanan 2009 - UU kesehatan 2009 - UU lalu lintas dan angkutan jalan 2009 - UU kekuasaan kehakiman 2009 - UU pelayanan publik 2009 - UU narkotika 2009 - UU pertambangan minera…